November 11, 2026
hahavjvac

Dr. Artidjo Alkostar (Alm. Mantan Hakim Agung): "Kejujuran tidak bisa diajarkan tetapi bisa dihidupkan."

Oleh: Batas Harianto Sidabutar

TUBERKIT.COM – SUMEDANG – Ini adalah isu berat dan penting sekali untuk dibahas tipis-tipis. Kejaksaan lagi di puncak kejayaan, sedang agresif-agresifnya membongkar mega korupsi triliunan, tapi di saat yang sama, ada luka yang menjadi borok internalnya yang terbuka lebar.

Baca Juga: Kalau Kolot Sudah Tiada, Siapa yang Akan Bertani di Tanjungwangi?

Di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia, kita sedang menyaksikan sebuah kontradiksi yang sangat tajam. Sebuah paradoks yang membuat publik bingung harus bertepuk tangan atau mengelus dada.

Di satu sisi, Kejaksaan Agung begitu agresif dan berani membongkar berbagai mega korupsi korporasi kelas kakap. Kasus tata kelola sawit Rp 300 triliun, kasus timah, kasus BLBI, dan semua disikat tanpa pandang bulu. Publik pun terpesona, dan memuji terpukau.

Namun di sisi lain, di dalam tubuhnya sendiri, institusi ini terus berjuang melawan musuh yang lebih memalukan, ada korupsi internal dan pelanggaran hukum yang dilakukan oknum jaksanya sendiri.

Data yang Tidak Bisa Dibantah

Ini bukan asumsi penulis apalagi tafsiran bebas. Datanya ada, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang periode 2006-2025, ada 45 jaksa yang ditangkap karena kasus korupsi. Dari jumlah itu, 13 orang diantaranya ditangkap langsung oleh KPK.

Baca Juga: For-Rest Coffee di Desa Sindulang Cimanggung Sumedang: Lahan Ex Sayuran di Kaki Gunung Kareumbi yang Disulap Jadi Hutan, Kafe dan Farmstay

ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung pun melaporkan dan menyampaikannya di depan DPR, bahwasanya sepanjang tahun 2025 saja, terdapat 165 pegawai kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin. Dan 72 orang diantaranya menerima sanksi berat berupa penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak dengan hormat akibat perbuatan tercela. Angkanya tidak kecil. Ini benar-benar sistemik.

Skandal Di Tahun 2025-2026

Rentetan kasus di tahun 2025-2026 semakin mempertegas luka itu:

  • Kasus Eks Jampidsus. Nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah masuk surat dakwaan di Pengadilan Tipikor. Ia didakwa menerima total Rp 203,4 miliar dari berbagai pihak terkait penanganan perkara, termasuk Rp 5,2 miliar dari Indonesia Exim (LPEI). Kasus ini masih bergulir, tapi menjadi tamparan keras bagi institusi.
  • Kasus Kajari Konawe. Pada 5 Oktober 2026 lalu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Fachrizal, diamankan Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Pam SDO) Kejati Sultra. Kajati Sultra menegaskan tindakan tersebut adalah pengamanan internal terkait dugaan perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang yang melanggar disiplin dan kode etik profesi jaksa. Kini kasusnya masih didalami Kejagung.
  • OTT Jaksa di Daerah. Belum lama ini KPK melakukan OTT terhadap Kajari Hulu Sungai Utara, hingga penetapan tiga pejabat kejaksaan — Kasi Pidum Kejari Kabupaten Tangerang dan pejabat Kejati Banten — sebagai tersangka pemerasan terkait perkara ITE. Modusnya klasik: menggunakan jabatan untuk memeras pencari keadilan.

Baca Juga: El Nino Hantam Cicalengka: Petani Tanjungwangi Bertahan dengan Biaya Tinggi, Menanti La Nina Yang Lebih Ganas

Pertanyaan Kita Sebagai Bangsa Yang Menjunjung Tinggi Nilai Ketuhanan

Bagaimana bisa negara ini hidup sejahtera dan makmur, jika para penegak hukumnya sendiri gelap mata?

Apakah mereka tidak takut Tuhan dan tidak tahu malu, menggunakan jubah jaksa yang seharusnya menjadi simbol keadilan untuk menumpuk kekayaan pribadi?

Dan apakah hukum di negara ini terlalu lunak bagi pelaku korupsi, termasuk yang berasal dari aparat penegak hukum itu sendiri? Jika remisi dan hukuman ringan masih menjadi harapan, dimana efek jeranya?

Sampai kapan bangsa ini hanya berputar di lingkaran korupsi yang sama, sementara bangsa lain sudah bergerak maju menciptakan inovasi, teknologi, dan kesejahteraan untuk rakyatnya?

Bangsa Ini Butuh Regenerasi Idealis

Kejaksaan tidak kekurangan orang baik. Mayoritas jaksa di daerah bekerja lurus dan berintegritas. Namun pembiaran terhadap oknum akan merusak kepercayaan publik yang sudah susah payah dibangun lewat pengungkapan mega korupsi.

Baca Juga: Dusun Jambuaer Sindulang: Desa Asri di Perbatasan Sumedang-Bandung, Pintu Utama Menuju Gunung Kerenceng

Semoga bangsa ini lekas pulih dari korupsi. Dan semoga ada regenerasi baru di dalam tubuh lembaga hukum, terutama Kejaksaan, generasi jaksa yang idealis terhadap kebenaran dan keadilan, yang takut kepada Tuhan dan malu kepada rakyat, bukan takut kehilangan jabatan.

Karena tanpa kejaksaan yang bersih, cita-cita Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan.

Sebagai penutup dari opini ini, saya mengutip satu ayat dari Alkitab yang selalu saya kaitkan dengan penegakan Hukum di Indonesia, dan ayat tersebut diambil dari Roma 12:21, “Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!”. God bless Indonesia

Disclaimer: Artikel ini adalah opini redaksi berdasarkan data publik dari ICW, Kejaksaan Agung, dan pemberitaan media nasional. Kasus-kasus yang disebutkan masih dalam proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *