John Ortberg: "Kebenaran akan membebaskanmu. Tetapi pertama-tama, kebenaran akan membuatmu sengsara."
Artikel Analisis
TUBERKIT.COM – SUMEDANG – Ada fenomena menarik dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN dan dugaan aliran dana Muktamar ke-35 NU. Sejumlah pihak ramai-ramai mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk mengembalikan uang.
Baca Juga: OPINI HUKUM: Ketika Kalapas Cibinong Dicopot Karena Gratifikasi Mewah
Fenomena ini harus diapresiasi sebagai langkah kooperatif, tapi juga menyisakan pertanyaan besar: Jika secara sadar tahu uang itu bermasalah, kenapa tidak ditolak sejak awal sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi?
Rinciannya Mencengangkan
- Kasus Lahan ATR/BPN – Summarecon: Hercules Rp800 Juta
KPK menyita uang Rp800 juta yang diserahkan Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario de Marshal pada 15 Oktober 2026. KPK menduga uang itu berasal dari PT Summarecon Agung Tbk terkait jasa pengamanan dan pengelolaan lahan sengketa 65 hektare di Kabupaten Bogor.
Kasus ini berawal dari OTT KPK 14 September 2026 yang menyita total barang bukti Rp106,3 miliar. Hercules sendiri berdalih uang itu adalah uang persahabatan untuk mediasi, bukan suap, dan dikembalikan agar asal-usulnya diusut tuntas.
Baca Juga: Karawang dan Pola Berulang Keterlibatan Anggota Polri dalam Kasus Narkoba
- Kasus Muktamar NU ke-35: Rp40 Juta – Rp250 Juta
Gelombang pengembalian juga terjadi di kasus dugaan politik uang Muktamar NU ke-35 di Jombang. PCNU Nias menyerahkan Rp250 juta yang sudah dikonfirmasi KPK disita. Sementara PCNU Sekadau dan salah satu PCNU di Pulau Jawa menyerahkan Rp40 juta dari total Rp66 juta yang diterima, diduga terkait pengondisian nama AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi).
KPK sendiri membantah sudah menerima Rp40 juta yang terbaru, menyebut tidak ada penyerahan resmi pada 23 Oktober lalu. Ada klaim 27 PCNU lain siap mengembalikan, tapi belum terverifikasi.
- Kasus Kuota Haji: Khalid Basalamah Rp8,4 Miliar
Yang terbesar adalah dari pendakwah Khalid Basalamah. Ia mengembalikan sekitar Rp8,4 miliar ke KPK pada 23 April 2026. KPK menyebut uang itu merupakan hasil dugaan tindak pidana korupsi kuota haji.
Khalid mengaku uang itu dari PT Muhibbah Mulia Wisata terkait pengurusan visa dan ia tidak tahu asal-usulnya. “Waktu dipanggil sama KPK, KPK mengatakan, ‘Ustaz, ada uang dari visa itu?’ Saya bilang, iya ada. ‘Ustaz, harus kembalikan.’ Baik, kami kembalikan,” ujar Khalid. KPK menegaskan Khalid berstatus saksi, bukan tersangka.
Pola yang Sama: Kembalikan Setelah Mencuat
Kalau dilihat dari tiga kasus di atas, ada satu pola yang sama. Pengembalian dilakukan setelah kasus mencuat atau setelah dipanggil KPK, bukan atas inisiatif sejak awal.
Baca Juga: OPINI: Paradoks di Tubuh Kejaksaan – Garang di Luar, Rapuh di Dalam?
Secara hukum, pengembalian uang tidak menghapus pidana. Dalam UU Tipikor, pengembalian hanya bisa jadi pertimbangan yang meringankan, bukan penghapus perkara. Tapi secara strategi, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya menunjukkan sikap kooperatif.
Bagi KPK, fenomena ini menguntungkan karena mempermudah penelusuran aliran dana. Tapi di sisi lain, ini juga menyisakan pertanyaan yang sama: apakah uang yang dikembalikan itu diakui sebagai barang bukti, atau hanya sekedar upaya meredam tekanan hukum?
Analisis Hukum: Apresiasi Boleh, Tapi Tidak Dengan Impunitas
Pengembalian uang ini dalam hukum pidana korupsi dikenal sebagai restitusi dan bisa menjadi faktor yang meringankan, tapi tidak menghapus pidana.
Pasal 4 UU Tipikor jelas: pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidananya pelaku.
Apakah mereka secara sadar tahu? Ini yang harus didalami KPK. Jika seseorang menerima uang yang patut diduga hasil kejahatan, ada dua kemungkinan pasal: turut serta atau penadahan/pencucian uang (TPPU).
Baca Juga: OPINI: Ketika Kartu Pers Dijadikan Alat Pemerasan, Wartawan atau Preman?
Jika alasan “tidak tahu” diterima begitu saja, maka setiap koruptor bisa berlindung dengan modus “kembalikan setelah viral”. Hukum harus melihat niat awal (mens rea). Kenapa baru dikembalikan setelah OTT ATR/BPN mencuat dan setelah Muktamar disorot KPK? Kenapa tidak ditolak di awal sebagai bentuk perlawanan?
Langkah pengembalian ini patut diapresiasi sebagai itikad baik. Tapi KPK harus tetap tegak lurus. Telusuri asal-usul, sita sebagai barang bukti, dan umumkan secara transparan apakah pengembalian itu murni kesadaran hukum atau strategi untuk menghindari jeratan Pasal 55 dan Pasal 5 UU TPPU.
Korupsi bukan hanya soal mengambil, tapi juga soal menerima dan mendiamkan.
