Whistleblower, Justice Collaborator, dan Cepu, Apa Bedanya?

OPINI

Whistleblower, Justice Collaborator, dan Cepu.

Oleh: Batas Harianto Sidabutar

Kenapa Tiga Istilah Ini Sering Membuat Bingung?

TUBERKIT.COM – SUMEDANG – Dalam kasus korupsi, narkoba, terorisme, publik sering mendengar “berkat informasi orang dalam, kasus terungkap”. Di sinilah muncul tiga peran:

• Whistleblower (Pelapor Tindak Pidana)

Definisi paling jelas di SEMA No. 4 Tahun 2011: orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu, dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan.

Dia adalah orang dalam yang melihat kejahatan di tempat kerjanya, lalu melapor. Contoh: staf keuangan yang melihat bosnya mark-up anggaran.

Ingat, kuncinya, dia bukan pelaku.

• Justice Collaborator (JC)/Saksi Pelaku yang Bekerja Sama

Kebalikannya. Definisi SEMA 4/2011 juga: salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Dia terlibat, tapi dia memilih bekerja sama untuk membantu bongkar jaringan yang lebih besar. Karena dia pelaku, dia tidak bisa bebas dari hukuman, tapi bisa dapat keringanan. Syaratnya berat: harus buka semua, kembalikan aset hasil kejahatan, dan bukan otak kejahatan.

• Informan/Cepu

Ini yang paling liar. Tidak ada definisi formal di KUHP/KUHAP. Istilah ini hidup di praktik lapangan kepolisian, intelijen, kejaksaan.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan penegak hukum untuk memberi informasi, memancing, atau menjebak target (seolah menciptakan kejahatan itu sendiri). Kadang dia dibayar, kadang dijanjikan tidak ditahan. Kedudukannya sangat abu-abu, tidak dilindungi undang-undang perlindungan saksi, dan rawan jadi alat rekayasa kasus.

Inilah yang sering jadi masalah, cepu disuruh beli narkoba untuk menjerat bandar, atau disuruh menyusup. Kalau tidak ada kontrol, ini bisa jadi jebakan (entrapment) yang dilarang.

Siapa yang Berwenang Menetapkan? Ini Mekanismenya

Ini poin krusial yang serimg jadi pertanyaan masyarakat, dan beberapa  mahasiswa hukum, yaitu kejelasan otoritas penetapan.

Banyak yang mengira JC ditetapkan oleh penyidik saja. Padahal mekanismenya berlapis:

Untuk Whistleblower & Justice Collaborator:

• LPSK adalah pintu utama. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang memutuskan seseorang layak mendapat status perlindungan sebagai Whistleblower atau JC.
• Penetapan seseorang sebagai JC dapat diusulkan oleh 5 instansi: Kejaksaan RI, Polri, KPK, BNN, dan LPSK itu sendiri. Aparat penegak hukum mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK sesuai tahapan (penyidikan, penuntutan).
• Hakim yang menentukan keringanan. SEMA 4/2011 adalah pedoman bagi HAKIM. Di sidang, jaksa wajib menguraikan kontribusi JC, lalu hakim yang mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus atau pidana paling ringan di antara terdakwa lain. Hakim tidak bisa memberi perlindungan fisik, itu tugas LPSK.

Singkatnya seperti ini, Penyidik/KPK/JPU yang mengusulkan, LPSK yang memutuskan status & perlindungan, Jaksa Agung/Pimpinan KPK memutuskan penghargaan (remisi, pembebasan bersyarat), dan terakhir Hakim yang memutuskan keringanan vonis.

Untuk Informan/Cepu:

Tidak ada otoritas penetapan yang transparan. Penggunaannya diatur internal lewat Peraturan Kapolri/SOP intelijen. Tidak ada putusan LPSK, tidak ada perlindungan hukum formal. Karena itu, nasib cepu tergantung pada janji lisan penyidiknya. Inilah yang paling berbahaya dan sering memicu pelanggaran HAM.

Bedanya KUHP Lama vs KUHP Baru & KUHAP Baru Mengatur Whistleblower, Justice Collaborator

Di WvS (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda) & KUHAP Lama (UU 8/1981), sama sekali tidak ada pasal yang menyebut Whistleblower atau Justice Collaborator. Pengaturan hanya ada di SEMA 4/2011 dan Peraturan Bersama 5 Lembaga tahun 2011 serta UU Perlindungan Saksi. Jadi kedudukannya lemah, hanya mengandalkan surat edaran, bukan undang-undang pidana induk.

Sementara di KUHP Baru (UU 1 Tahun 2023, berlaku efektif 2 Januari 2026) & KUHAP Baru (UU 20 Tahun 2025), ada lompatan besar, di antaranya:

• Filosofi Berubah: Dari retributif (balas dendam) ke korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Ini membuka ruang untuk menghargai pelaku yang bertobat dan membantu.
• KUHAP baru secara tegas mengatur mekanisme penetapan tersangka sebagai saksi mahkota (justice collaborator) yang dituangkan dalam berita acara berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Ini yang dulu tidak ada.
• Ada Plea Bargaining. KUHAP Baru juga memperkenalkan mekanisme plea bargaining (pengakuan bersalah untuk keringanan), yang menjadi payung hukum baru bagi JC. Ini mengonsolidasikan praktik yang selama ini liar.
• Perlindungan Lebih Kuat. Karena KUHP Baru mengakui subjek hukum korporasi dan sanksi yang lebih modern, peran whistleblower internal perusahaan menjadi lebih vital dan dilindungi oleh UU Pelindungan Data Pribadi. 2022

Kesimpulan: Di KUHP Lama, Whistleblower, Justice Collaborator hidup di “peraturan bayangan”. Di KUHP Baru/KUHAP Baru, mereka sudah diangkat menjadi bagian dari sistem acara pidana formal.

Penutup: Jangan Samakan Pahlawan dengan Alat

Whistleblower adalah pahlawan yang dilindungi negara karena berani lapor. Justice Collaborator adalah pelaku yang bertobat dan membantu negara, layak dihargai dengan keringanan, bukan kebebasan. Sedangkan Cepu/Informan adalah alat kerja penegak hukum yang hingga hari ini belum punya kepastian hukum dan perlindungan yang jelas, sangat rawan disalahgunakan.

Jika negara ingin sejahtera dan hukumnya dipercaya, kejelasan otoritas dan perlindungan bagi dua yang pertama harus diperkuat, dan penggunaan yang ketiga harus diawasi ketat agar tidak menjadi alat kriminalisasi.