Artikel Analisis
TUBERKIT.COM – SUMEDANG – Penangkapan delapan personel Satres Narkoba Polresta Karawang oleh Polda Jabar pada November 2026 kembali membuka diskusi tentang pengawasan internal di tubuh Polri.
Baca Juga: OPINI HUKUM: Ketika Kalapas Cibinong Dicopot Karena Gratifikasi Mewah
Dari delapan personel tersebut, ada Kasat Narkoba dan sejumlah perwira lainnya. Semuanya ditahan di tempat khusus oleh Bidpropam dan Ditresnarkoba Polda Jabar. Mereka diduga menyalahgunakan wewenang dan menerima uang untuk membebaskan sejumlah pengedar obat keras tertentu. Hingga kini, proses pemeriksaan masih berjalan dan status hukum para personel tersebut menunggu hasil penyidikan internal dan pidana.
Kasus ini muncul di tengah agenda 100 hari pertama Kapolri Suyudi, yang dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.
Kapolri Suyudi menyampaikan komitmen memberantas narkoba hingga ke akarnya. Peredaran narkoba ditetapkan sebagai salah satu dari 12 kejahatan prioritas yang akan dibabat habis dalam 100 hari pertama.
Bukan Kasus Tunggal
Kasus Karawang ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, atau bukan baru pertama kalinya. Sejumlah kasus sebelumnya menunjukkan pola keterlibatan anggota Polri dalam perkara narkoba dengan peran yang berbeda-beda.
Pada 2021, Kapolsek Astana Anyar Bandung Kompol Yuni diproses karena kasus pesta narkoba dan berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH.
Baca Juga: OPINI: Ketika Kartu Pers Dijadikan Alat Pemerasan, Wartawan atau Preman?
Pada 2022, kasus peredaran sabu yang melibatkan Irjen Pol. Teddy Minahasa, saat itu menjabat Kapolda Sumatera Barat, menyeret Kapolres Bukittinggi AKBP Dody dan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto. Kasus ini menjadi salah satu perkara narkoba dengan jabatan tertinggi yang melibatkan perwira Polri.
Pada pertengahan 2026, Polri memproses hukum delapan anggota kepolisian yang terjerat jaringan narkoba, termasuk Kasat Narkoba AKP Pardiman serta lima perwira pertama berpangkat Ipda dan personel dari wilayah Polres Tangsel serta Polda Aceh.
Pada 2026, kasus di Polres Bima Kota juga mencuat. Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar Rp 1 miliar dari bandar narkoba. Dalam rangkaian kasus yang sama, mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi diduga menguasai 488 gram sabu, hingga berujung PTDH.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan variasi modus. Berdasarkan rangkaian perkara itu, modus yang muncul antara lain mengonsumsi narkoba, menggelapkan barang bukti, membekingi bandar, hingga menjadi kurir.
Dua Sisi Berbeda
Kasus Karawang dapat dibaca dari dua sisi yang berbeda.
Sisi pertama, penangkapan oleh Polda Jabar menunjukkan adanya mekanisme penindakan internal yang berjalan. Polri tidak hanya menindak warga sipil, tetapi juga menindak anggotanya sendiri ketika diduga terlibat. Dalam perspektif ini, penangkapan dapat dilihat sebagai bagian dari upaya bersih-bersih internal.
Baca Juga: OPINI: Paradoks di Tubuh Kejaksaan – Garang di Luar, Rapuh di Dalam?
Sisi kedua, munculnya kasus ini di awal masa jabatan Kapolri baru menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pencegahan. Jika komitmen pemberantasan sudah dinyatakan secara terbuka di DPR, mengapa dugaan pelanggaran justru terjadi di satuan yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan, yaitu Satres Narkoba.
Dua pembacaan ini tidak saling meniadakan. Penindakan menunjukkan adanya respons, sementara pengulangan kasus menunjukkan adanya persoalan pencegahan yang belum terselesaikan.
Persoalan Pengawasan dan Pencegahan
Dalam banyak kasus narkoba yang melibatkan anggota Polri, persoalan yang sering muncul adalah pengawasan.
Pengawasan selama ini cenderung bersifat reaktif, yakni bekerja setelah kasus terungkap dan anggota ditangkap. Sementara pengawasan preventif, seperti pemantauan gaya hidup, pemeriksaan berkala, pengawasan terhadap pengelolaan barang bukti, hingga pengawasan terhadap hubungan antara personel dengan jaringan pengedar, masih menjadi pekerjaan rumah.
Konteks lain yang perlu diperhatikan adalah posisi Satres Narkoba. Satuan ini memiliki kedekatan langsung dengan barang bukti, bandar, dan pengedar. Kedekatan itu membuat risiko godaan menjadi lebih tinggi dibandingkan satuan lain. Tanpa sistem pengawasan yang ketat, risiko tersebut dapat berubah menjadi pelanggaran.
Baca Juga: OPINI HUKUM: Gratifikasi Berkedok Fasilitas Mewah, Dari Parcel Lebaran Hingga Vila di Lapas
Di sisi lain, faktor kesejahteraan juga sering disebut dalam diskusi publik. Negara telah memberikan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Polri. Namun, dalam sejumlah kasus, iming-iming keuntungan dari jaringan narkoba disebut masih menjadi daya tarik bagi oknum tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi juga integritas dan sistem pengawasan.
Tantangan bagi Kapolri Suyudi
Bagi Kapolri Suyudi, kasus Karawang menjadi ujian awal yang nyata. Tantangan yang dihadapi bukan hanya menindak delapan personel yang diduga terlibat, tetapi memastikan agar kasus serupa tidak terus berulang pada masa jabatan berikutnya.
Pengalaman masa jabatan sebelumnya dapat menjadi pembanding. Saat Jenderal Listyo Sigit dilantik Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021, pemberantasan narkoba juga dijadikan salah satu komitmen dan fokus utamanya. Namun, selama masa jabatan tersebut, kasus-kasus narkoba yang melibatkan anggota Polri tetap muncul, dari bintara, perwira menengah, hingga perwira tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa pergantian pimpinan saja tidak cukup untuk memutus pola. Diperlukan penguatan sistem, mulai dari seleksi personel untuk satuan rawan, rotasi jabatan, pengawasan berlapis, hingga transparansi dalam penanganan barang bukti.
Kasus Karawang pada akhirnya akan dinilai bukan hanya dari berapa banyak anggota yang ditindak, tetapi dari apakah setelah kasus ini ada perubahan sistem yang membuat kasus serupa lebih sulit terjadi.
Catatan Redaksi: Sumber berita diambil dari beberapa media berita dan sumber lainnya.
