Kapolda Jabar Larang Total Vape di Mapolda Hingga Polres, Pengunjung Juga Kena Tegur
TUBERKIT.COM – BANDUNG – Mulai Senin, 2 November 2026, seluruh markas kepolisian di Jawa Barat resmi bebas dari vape.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki menegaskan, larangan penggunaan rokok elektrik atau vape berlaku mulai dari Mapolda Jabar hingga seluruh Polres jajaran. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk anggota polisi, tapi juga untuk ASN dan masyarakat yang berkunjung.
“Saya tegaskan bahwa seluruh area Mapolda Jabar hingga Polres jajaran harus bersih dari penggunaan rokok elektrik atau vape. Aturan ini berlaku untuk seluruh personel Polri, ASN, hingga masyarakat yang berkunjung,” tegas Irjen Hengki, Senin (2/11/2026).
Aturan dari Kapolri, Bukan Cuma Kebijakan Daerah
Kebijakan ini bukan dibuat sendiri oleh Polda Jabar. Ini adalah tindak lanjut dari Surat Edaran Kapolri tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri yang terbit tanggal 30 Oktober 2026.
Dalam rilis Polda Jabar, nomornya ditulis SE/1/X/2026, sementara dalam rilis resmi Mabes Polri nomornya ditulis SE/9/X/2026. Meski ada perbedaan penulisan nomor di level daerah dan pusat, isi dan tanggal berlakunya sama.
Baca Juga: FAKTA TERBARU PEMECATAN KALAPAS CIBINONG
Poin paling tegasnya ada di sini: larangan ini melekat pada personel, baik saat dinas maupun di luar dinas. Artinya, anggota polisi yang ketahuan nge-vape saat libur atau di tempat umum tetap bisa diproses karena dianggap mencoreng citra institusi.
Propam yang Awasi Langsung
Untuk memastikan aturan ini tidak cuma jadi himbauan, Kapolda Jabar langsung perintahkan Bidang Propam Polda Jabar untuk turun tangan.
Melalui Kabid Propam Polda Jabar Kombes Pol Mochamad Yoris Maulana Yusuf Marzuki, pengawasan akan dilakukan secara berkala maupun insidental alias sidak. Kasi Propam di tiap Polres juga diperintahkan memproses anggota yang terbukti melanggar sesuai aturan disiplin dan kode etik Polri.
“Melalui Kabid Propam Polda Jabar, saya telah memerintahkan penegakan aturan secara tegas. Pengawasan dan pemeriksaan akan dilakukan secara berkala maupun insidental untuk memastikan tidak ada anggota yang melanggar,” ujar Hengki.
Sementara untuk pengunjung, petugas jaga di pintu masuk diperintahkan untuk menegur secara humanis. Jika ada tamu yang kedapatan nge-vape di dalam mako, akan diminta mematikan dan menyimpan perangkatnya selama berada di kawasan kantor polisi.
Kenapa Vape Dilarang? Bukan Hanya Soal Asap Saja
Banyak yang mengira larangan ini cuma soal disiplin dan citra. Padahal alasan utamanya jauh lebih serius. Vape dijadikan wadah untuk menyelundupkan narkotika cair.
Polri dan BNN menemukan cairan vape yang dicampur zat seperti etomidate, kanabinoid sintetis, hingga metamfetamin. Etomidate sendiri sekarang sudah masuk kategori Narkotika Golongan II berdasarkan Permenkes Nomor 15 Tahun 2025.
Di kalangan anak muda, vape isi etomidate ini dikenal dengan istilah “pod getar” karena efeknya bisa menimbulkan kejang, hilang kesadaran, hingga getaran tak terkendali. Harganya pun fantastis, bisa Rp3 juta sampai Rp6 juta per cartridge di pasar gelap.
Karena bentuknya sama persis dengan vape biasa dan tidak berbau menyengat, aparat sulit membedakan mana liquid nikotin biasa dan mana yang sudah dicampur narkotika. Karena itu, Polri memilih melarang total pemakaiannya di lingkungan internal.
Bagaimana Nasib Pelaku Usaha Vape?
Aturan Polda Jabar ini memang belum menutup toko vape. Yang dilarang baru pemakaian di dalam mako dan pemakaian oleh anggota Polri.
Namun, sinyalnya sudah jelas. Kapolri dan BNN sedang mendorong agar pelarangan vape diperluas, bahkan masuk ke dalam revisi UU Narkotika. Indonesia Police Watch (IPW) bahkan mendesak Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) agar larangan vape berlaku di semua institusi pemerintahan.
Baca Juga: Penanganan Kasus KPR Fiktif Hingga Ratusan Milyar Oleh Kejaksaan Negeri Karawang
Di sisi lain, pelaku usaha vape legal yang sudah membayar cukai dan memiliki karyawan merasa khawatir. Mereka menilai yang harus diberantas adalah vape oplosan berisi narkoba, bukan vape legal yang sudah berizin.
Kalau narasi “semua vape sama dengan narkoba” terus dibangun tanpa pembedaan, dikhawatirkan pelaku usaha legal yang akan menjadi korban, sementara peredaran vape narkoba justru pindah ke pasar gelap yang lebih sulit diawasi.
Apakah ASN Pemprov Jabar Akan Menyusul?
Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengeluarkan aturan serupa untuk ASN Pemda.
Yang sudah lebih dulu berani adalah Sumatera Utara. Gubernur Bobby Nasution sudah menerbitkan Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Vape bagi ASN, pegawai non-ASN, dan pegawai BUMD di wilayahnya.
Di Jabar, baru ASN yang bekerja di lingkungan Polri yang ikut aturan ini. ASN Pemda di kantor dinas, sekolah, dan RSUD masih belum terkena larangan yang sama.
Namun, melihat gaya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dikenal tegas soal disiplin ASN, dan tekanan dari pusat yang semakin kuat, bukan tidak mungkin Pemprov Jabar akan menyusul dengan Instruksi Gubernur yang sama dalam waktu dekat.
Kesimpulan
Penyalahgunaan narkoba bukan hanya lewat vape saja, bisa menggunakan media lainnya. Akan tetapi larangan vape di Polda Jabar adalah langkah awal yang logis untuk menjaga disiplin dan menutup celah peredaran narkotika cair. Namun agar benar-benar efektif, aturan ini tidak boleh berhenti di razia pemakai saja.
Yang harus dikejar adalah bandar dan peracik liquid narkoba, pengaturannya harus naik ke level Inpres atau Undang-Undang agar semua instansi wajib ikut, dan harus ada pembedaan yang jelas antara vape legal dan vape narkoba agar pelaku usaha yang taat aturan tidak ikut menjadi korban.
Bagaimana menurut kalian? Setuju dengan pelarangan total, atau lebih setuju diatur ketat tapi yang legal tetap boleh jalan? Tulis di kolom komentar.
