Bagaimana Perkembangan Prioritas Pemerintah Terhadap Pendidikan. Apakah Sudah Membuahkan Hasil?

(TUBERKITNEWS) Program-program prioritas pemerintah di bidang pendidikan menunjukkan perkembangan dan realisasi yang sangat masif.

Baca Juga: Pertemuan Wakil Presiden Dengan Ruang Aksi Pemimpin Indonesia (RAPI): Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia Timur Dan Pemanfaatan Metode GASING

Di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, kebijakan ini berfokus pada perluasan akses, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan pendapatan para tenaga pendidik.

Percepatan Sekolah Gratis

Kebijakan sekolah gratis ini akan menyasar sekitar 164 ribu sekolah negeri di seluruh Indonesia. Cakupannya meliputi jenjang: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK).

Baca Juga: Presiden Prabowo Menggelar Rapat Di Istana Merdeka: Sekolah Negeri, Dari TK Hingga PTN Akan Gratis

Mulai tahun anggaran mendatang, anak-anak di tingkat TK dari keluarga tidak mampu akan mulai mendapatkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp500.000 per tahun, yang sebelumnya belum pernah tersentuh skema ini.

Untuk tahun anggaran APBN 2027, pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati alokasi dana awal sebesar Rp5 triliun. Anggaran ini dialokasikan khusus sebagai pilot project (uji coba) penerapan sekolah gratis di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Langkah awal ini difokuskan ke wilayah 3T untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur sekaligus memotong beban biaya pendidikan masyarakat setempat. (inilah.com)

Dukungan dioptimalkan melalui integrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi seluruh murid dan perluasan cakupan PIP bagi keluarga miskin. Pemerintah bahkan sedang menyusun tahapan perluasan skema gratis ini hingga ke tingkat Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Baca Juga: Kehadiran Audiensi Lima Tim Mahasiswa Serta Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Diterima Wapres di Istana Wakil Presiden

Revitalisasi Puluhan Ribu Sekolah Rusak

Target pembenahan infrastruktur dipercepat secara drastis demi mencapai visi “Indonesia Tanpa Sekolah Rusak pada 2029”.

Setelah berhasil merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan pada fase awal, pemerintah mengalokasikan dana APBN dan mendapat persetujuan DPR untuk memperluas sasaran hingga 71.744 sekolah. Target renovasi ditingkatkan bertahap menjadi 100.000 sekolah per tahun pada periode berikutnya hingga tuntas di 2028–2029. (kemendikdasmen.go.id)

Prioritas pembangunan menyasar sekolah dengan kerusakan berat, daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta wilayah pascabencana.

Untuk menghindari pungli dan birokrasi berbelit, pengajuan usulan kini memakai Aplikasi Revitalisasi Sekolah secara online, dan eksekusi fisiknya dilakukan secara swakelola oleh masing-masing sekolah, sehingga turut menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja lokal. (Kompas TV)

Baca Juga: Ini Ketujuh Kalinya Presiden Prabowo Merombak Kabinet: Guru Besar Komunikasi Politik, Lely Arrianie, Menilai Reshuffle Ketujuh Ini Belum Memenuhi Harapan Masyarakat

Peningkatan Kesejahteraan Guru

Pemerintah telah merealisasikan peningkatan pendapatan guru melalui skema kenaikan tunjangan yang disalurkan secara langsung (direct transfer) untuk memangkas birokrasi.

Tunjangan bagi guru Non-ASN/honorer dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan (dari sebelumnya Rp1,5 juta). Sementara itu, bagi guru ASN, tunjangan dinaikkan setara dengan 1x gaji pokok mereka. (detik.com)

Menanggapi desakan pembaruan upah, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengonfirmasi bahwa Kementerian Keuangan telah memberikan lampu hijau (“Pak Menkeu sudah oke”) terkait rencana regulasi penyesuaian kenaikan gaji pokok guru secara berkala. (bsinews.id)

Baca Juga: Tiang PJU Jadi Tiang Iklan, Kabel Menjuntai di Sumedang Kota: Siapa Bertanggung Jawab?

Selain aspek finansial, pemerintah membiayai program beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk 150.000 guru agar bisa menyelesaikan kualifikasi akademik D4 atau S1. (setkab.go.id)