Ini Ketujuh Kalinya Presiden Prabowo Merombak Kabinet: Guru Besar Komunikasi Politik, Lely Arrianie, Menilai Reshuffle Ketujuh Ini Belum Memenuhi Harapan Masyarakat

(TUBERKIT) Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih pada Kamis, 1 Oktober 2026, yang menandai reshuffle ketujuh masa pemerintahan.

Baca Juga: Pertemuan Wakil Presiden Dengan Ruang Aksi Pemimpin Indonesia (RAPI): Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia Timur Dan Pemanfaatan Metode GASING

Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah kemunculan posisi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Prabowo menunjuk Bahlil Lahadalia untuk menduduki posisi tersebut, namun Bahlil harus merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM.

“Saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus merangkap jadi Menteri ESDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban,” ujar Bahlil usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (detik.com)

Ini merupakan reshuffle ketujuh yang berlangsung dalam rentang dua tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Wapres Mengunjungi Anak-Anak Yang Dirawat Akibat Keracunan Makanan Dan Menerima Serta Menanggapi Setiap Aspirasi Masyarakat Kabupaten Karo

Sejak era reformasi, Presiden Prabowo tercatat yang paling sering merombak kabinetnya dalam dua tahun pertama masa pemerintahan.

Perombakan kabinet merupakan hak prerogratif Presiden yang sepenuhnya diatur dan dijamin oleh konstitusi.

Ini adalah reshuffle yang Presiden Prabowo lakukan dari mulai menjabat hingga hari ini:

• Reshuffle pertama, 19 Februari 2025, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB);
• Reshuffle kedua, 8 September 2025, Prabowo mengganti posisi Menteri Keuangan, Menko Polhukam, serta beberapa posisi Menteri dan kepala badan lainReshuffle ketiga, 17 September 2025, Prabowo mengganti ;
• Menko Polkam Djamari Chaniago, Menpora Erick Thohir, dan penyesuaian posisi lainnya;
• Reshuffle keempat, 8 Oktober 2025, Prabowo merombak pada tingkat wakil Menteri dan pembentukan Komite Papua;
• Reshuffle kelima, 27 April 2026, Prabowo merombak posisi Menteri Lingkungan Hidup, Wamenko Pangan, Kepala Staf Kepresidenan, dan beberapa kepala badan;
• Reshuffle keenam, 14 September 2026, Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca Juga: Prabowo Membahas Komposisi Biaya Haji Dan Nilai Manfaat Sebesar 52:48 Agar Tidak Memberatkan Jamaah

Dan berikut ini adalah daftar pejabat baru yang dilantik pada reshuffle ketujuh:

• Bahlil Lahadalia kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM;
• Sugiono kini menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK);
• Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
• Arrmanatha Nasir menjabat sebagai Menteri Luar Negeri;
• Muhammad Sarmuji resmi dilantik sebagai Menteri Perindustrian;
• Drajad Hari Wibowo menempati posisi sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
• Nurkholisoh Ibnu Aman menempati jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan;
• Luky Alfirman dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan;
• Muhammad Saleh Mustafa resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian;
• Irwan Meilano menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;
• Listyo Sigit Prabowo resmi menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan;
• Deddy Prasetio resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional;
• Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI;
• Arianto Wibowo menempati jabatan sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
• Muhammad Fadil Imran juga menjabat Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Perombakan Kabinet Dianggap Belum Memuaskan, Jauh Dari Efisien Dan Kurang Efektif (BBC, bbc.com)

Baca Juga: Presiden Prabowo Menggelar Rapat Di Istana Merdeka: Sekolah Negeri, Dari TK Hingga PTN Akan Gratis

Guru Besar Komunikasi Politik LSPR, Lely Arrianie, mengatakan reshuffle ketujuh Prabowo ini belum memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan agar Kabinet Merah Putih “lebih efektif dan efisien”. (BBC, bbc.com)

Efektif artinya, orang-orang yang dipilih sebagai menteri adalah mereka yang memang memiliki latarbelakang profesional, bukan semata “orang titipan” partai.

Hal itu, menurut dia, penting karena mereka tentunya dianggap lebih kompeten dan bisa bekerja lebih maksimal tanpa harus mengalami gonta-ganti pimpinan.

Hanya saja, dalam pelantikan hari ini, Presiden Prabowo masih saja mempertahankan pejabat yang dianggap tidak cakap. (BBC, bbc.com)

“Seperti yang kita tahu, ada pejabat yang menurut masyarakat tidak lagi layak dan kompeten, tapi hanya digeser saja ke tempat lain,” ujar Lely Arriane kepada BBC News Indonesia, Kamis (01/10). (BBC, bbc.com)

“Kita masih ingat waktu Dino Patti Djalal mengkritik [menlu] karena dubes-dubes itu seperti ayam kehilangan induk, jarang koordinasi dan lain sebagainya.”

“Tapi beliau orang dekat Pak Prabowo, makanya dia hanya diganti posisinya sebagai Menko PMK, yang sebenarnya beban kerjanya cuma mengkoordinasikan, yang kerja di lapangan ya menteri.” (BBC, bbc.com)

Sementara efisien artinya, jajaran kabinet bisa dirancang lebih ramping sehingga anggaran negara untuk membayar gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan lebih hemat.

Baca Juga: Pemerintah Memberikan Bantuan Sebesar Rp20 Triliun Kepada BPJS Untuk Manfaat Pelayanan Kesehatan

Namun, dalam pelantikan hari ini, Prabowo mengangkat sejumlah nama pejabat untuk posisi wakil menteri dan kepala badan, yang semestinya tidak perlu, kata Lely.

Untuk diketahui, pada 2024, LSM Center of Economic and Law Studies (Celios) menaksir kabinet “gemuk” Prabowo bisa menghabiskan dana sekitar Rp777 miliar per tahun.

Dalam laporannya, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp100 juta per bulan. (BBC, bbc.com)

Baca Juga: OPINI HUKUM: Ketika Kartu Pers Dijadikan Alat Pemerasan, Wartawan atau Preman?

Celios mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp500 juta per bulannya, maka, dalam lima tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp1,95 triliun. (BBC, bbc.com)

“Inilah konsekuensi kabinet gemuk ya, banyak anggaran terkuras untuk jabatan wakil menteri, staf khusus, penasihat, dan seterusnya. Dulu, enggak ada wamen semuanya bisa selesai kan.”

“Tapi, akomodasi politik itu yang membuat Pak Prabowo harus berpikir, bagaimana menempatkan orang-orang yang berjasa dalam pemenangannya. Akhirnya dicari-cari lah apa yang cocok [untuk mereka].”

Terlepas dari itu, perombakan kabinet tersebut masih diwarnai dinamika politik dengan dipilihnya mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). (BBC, bbc.com)

Lely menduga, masuknya Listyo dalam lingkaran Istana, demi menjaga hubungan baiknya dengan Jokowi. Selain itu, relasi Listyo dengan Presiden terbilang cukup bagus.

“Kalau seandainya tidak bagus, Pak Prabowo juga enggak segan-segan melepaskan kan? Ditambah Listyo punya relasi dengan NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh agama, mungkin itu yang dibutuhkan Pak Prabowo,” ucapnya.

Baca Juga: OPINI HUKUM: JIKA DIBIARKAN, PEREDARAN NARKOTIKA BISA MENJADI PERANG KARTEL VS PENEGAK HUKUM

Bagaimanapun, reshuffle kabinet memang merupakan hak prerogatif Presiden yang sepenuhnya diatur dan dijamin oleh konstitusi.

Tapi, yang perlu diperhatikan, katanya, bongkar-pasang pejabat yang terlalu cepat tidak efektif jika ingin pemerintahannya bekerja cepat. (BBC, bbc.com)

“Tentunya masyarakat inginnya sejak awal mereka bekerja lima tahun. Dia kerjanya bagus dan bisa memperlihatkan prestasi di mata publik. Namun, politik tidak sesederhana itu karena dibangun di atas relasi patron-klien.”