LEMAHNYA SISTEM PENYETARAAN PENDIDIKAN LUAR NEGERI DI INDONESIA: Siapa Yang Salah Dan Menjadi Tanggung Jawab Siapa?

(TUBERKITNEWS) Yang salah bukan ijazahnya, tapi birokrasi kita yang tidak bekerja mendaftarkan data sekolah luar negeri dengan baik.

Baca Juga: PUTUSAN SIDANG! MK Tolak Gugatan Ijazah Gibran, Wapres Dinyatakan Sah Secara Konstitusional

Kalau dibedah, ini maksudnya:

Jalur Gibran itu valid secara internasional:

• Orchid Park Secondary Singapura -> O-Level;
• UTS Insearch Sydney -> Diploma Business Studies.

Di luar negeri ini jalur pathway normal. Anak tidak punya ijazah SMA konvensional tapi bisa loncat ke diploma.

Baca Juga: MENJELANG SIDANG PUTUSAN MK: Pembacaan Putusan Gugatan Syarat Pendidikan Dan Keabsahan Ijazah Gibran Rakabuming Raka

Masalahnya di meja Kemendikdasmen:

Di sidang Jumat 2 Oktober, pejabat Kemendikdasmen Taufiq Damarjati mengaku di bawah sumpah:

• Dokumen yang dipakai buat menerbitkan Surat Penyetaraan No. 9149/D.D1/KS/2019 bukan ijazah, tapi cuma certificate of attendance + transkrip + academic records
• Hakim Saldi Isra sampai menanyakan 3 kali: “Tidak ada ijazahnya?” Jawab: “Tidak ada Yang Mulia.”

Baca Juga: Kehadiran Audiensi Lima Tim Mahasiswa Serta Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Diterima Wapres di Istana Wakil Presiden

Kenapa MK akhirnya tetap tolak gugatan semalam?

Bukan karena ijazahnya terbukti ada, tapi karena MK menilai:

• MK tidak menemukan bukti ijazah/diploma setara SMA sebagai dasar penyetaraan;
• Tapi status Gibran sebagai Cawapres sudah berakhir karena sudah dilantik 20 Okt 2024, jadi bukan lagi ranah sengketa Pilpres. Plus legal standing pemohon dianggap bukan paslon.

Baca Juga: Bagaimana Perkembangan Prioritas Pemerintah Terhadap Pendidikan. Apakah Sudah Membuahkan Hasil?

Jadi narasi Ina Liem itu jembatannya: Secara akademik Gibran memang sekolah, tapi secara administrasi negara kita belum punya sistem yang rapi mencatat anak-anak yang sekolah luar negeri pakai jalur non-konvensional.