September 19, 2026
20260907_MK-PYS_Raker-Komisi-XI-DPR-RI-Pengantar-Rencana-Kerja-dan-Anggaran-Tahun-Anggaran-2027-Kementerian-Keuangan__202609070010051_1-3512718193

(TUBERKITCOM) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui rentetan bencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia mengganggu aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah menilai dampaknya masih terbatas sehingga belum akan menyebabkan perlambatan ekonomi nasional secara signifikan.

Baca Juga: Pariwisata Berkelanjutan Dan Perjalanan Wisata Yang Bertanggung Jawab

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini rentetan bencana alam yang belakangan menghantam sejumlah wilayah di Tanah Air seperti gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), erupsi Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan tidak berdampak pada pelemahan ekonomi secara signifikan.

Purbaya menilai durasi kejadian bencana yang relatif singkat membuat perputaran roda ekonomi masyarakat tidak sampai lumpuh total. Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah belum melakukan perhitungan khusus terkait potensi pelemahan produk domestik bruto (PDB) akibat peristiwa tersebut.

“Pertumbuhan ekonomi harusnya sih ada gangguan sedikit, tetapi tidak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan,” ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (7/9). (kumparan.com)

Secara kalkulasi kasar, bendahara negara menggarisbawahi bahwa efek dari rentetan bencana kali ini diestimasi lebih minim ketimbang kerusakan infrastruktur dan ekonomi akibat banjir dan longsor yang melanda Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025.

Baca Juga: Perumusan Ulang Indikator Likuiditas Perbankan

Oleh sebab itu, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini belum merancang paket stimulus ekonomi khusus guna merespons situasi tersebut. Kendati demikian, dari sisi penanganan tanggap darurat, otoritas fiskal mengakui akan menyediakan anggaran yang diperlukan. Kemenkeu, sambungnya, siap mengucurkan dana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berapa pun yang dibutuhkan untuk menanggulangi dampak di lapangan.

Hanya saja, dia memberikan peringatan keras agar momentum bencana ini tidak dijadikan celah untuk menggelembungkan anggaran atau mark-up. Purbaya menggarisbawahi bahwa setiap permohonan pencairan dana harus akuntabel.

Baca Juga: Dengan Tema Acara Peresmian BYD “Building Indonesia, Driving the Future”. BYD Berkomitmen Dalam Membangun Ekosistem Industri Kendaraan Listrik Nasional Dan Mengantar Indonesia Menuju Masa Depan Mobilitas Yang Berkelanjutan Dan Berdaulat

“Tapi jangan ngaco ya hitungannya, begitu saja. Maksudnya yang tidak ada, lalu diada-adakan. Selama hitungannya clear, harusnya tidak ada masalah. Kita bisa sediakan uangnya,” tutup Purbaya. (ekonomi.bisnis.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *